Dasar Hukum Desa

September 19, 2024 Post a Comment

Dasar hukum desa

Secara substansial Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur mengenai Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan pemerintahan desa; hak dan kewaiban desa dan masyarakat desa; keuangan desa dan aset desa; pembangunan desadan pembangunan kawasan pedesaan.

UU No 6 tahun 2014 tentang apa?

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

1 Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa Apa yang dimaksud desa dan pemerintahan desa?

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

Apa saja kewenangan desa Menurut UU No 6 Tahun 2014?

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Siapa yang mengatur desa?

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengapa ada uud desa?

memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

UU No 6 tahun 2016 tentang apa?

UU Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016, tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China

Berapa lama SK perangkat desa?

(1) Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya selama 6 Tahun dan sewaktu – waktu dapat diberhentikan berdasarkan SK Kepala Desa, sebagaimana diatur pada bagian lain Peraturan Daerah.

Pemerintahan desa terdiri dari apa saja?

(1) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Siapa saja pemerintah desa menurut UU No 6 Tahun 2014?

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Bolehkah desa melakukan pungutan?

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana peran BPD dalam sistem pemerintahan desa?

BPD mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Apa saja tujuan pemerintahan desa?

tujuan yaitu pemerintahan Desa yang mampu menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dan terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa. Sehingga pada Administrasi pemerintahan desa juga terbentuknya adanya unsur-unsur: 1. Adanya proses kegiatan (rangkaian kegiatan).

Fungsi fungsi apa yang dimiliki oleh desa?

Fungsi Desa

Desa sebagai Hinterland. Salah satu fungsi desa yaitu sebagai hinterland atau daerah dukung yang memberi bahan pokok seperti padi, jagung, hingga ketela.
Sebagai Pelestari Kearifan Lokal. Fungsi desa selanjutnya yaitu sebagai pelestari kearifan lokal. ...
Sumber Tenaga Kerja. ...
Mitra Pembangunan.

Apa saja wewenang dari Kepala Desa?

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
menetapkan Peraturan Desa;
menetapkan APB Desa;
membina kehidupan masyarakat Desa;

UU No 10 Tahun 2016 Tentang apa?

UU Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Siapa yang berhak memberhentikan perangkat desa?

"Sekarang, untuk memberhentikan perangkat desa ini tidak mudah seperti pada saat masih jabatan periodisasi. Kades memang boleh menghentikan perangkat desanya, tapi tidak boleh sembarangan karena harus sesuai dengan ketentuan pasal 5 Permendagri Nomor 67 tahun 2017," katanyanya.

Siapa yang berhak memilih kepala dusun?

(3) Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa.

Siapa yang mengangkat sekretaris desa?

Pengangkatan Sekretaris Desa langsung menjadi PNS dalam ketentuan ini adalah Sekretaris Desa yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, atau Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Apa yang dimaksud kaur desa?

Kepala Urusan Perencanaan atau biasa disingkat Kaur Perencanaan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan perencanaan desa.